Perkembangan hukum internasional yang melindungi dan mencegah efek negatif dari upaya-upaya penanaman modal yang terkait dengan perdagangan internasional, telah berhasil dibentuk oleh WTO yang bernama Trade-Related Investment Measures atau TRIMs dalam perundingan uruguay.Kerangka hukum internasional TRIMs ini dibentuk, karena didasarkan semakin meningkatnya kekhawatiran para investor asing dan negara-negara maju terhadap semakin banyaknya kebijakan-kebijakan penanaman modal khususnya di negara sedang berkembang. Apabila meninjau pada Tujuan utama dari ketentuan TRIMs, maka TRIMs dapat membantu negara penerima adalah untuk mengatur dan mengontrol aliran penanaman modal asing sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunannya.
Pada prinsipnya TRIMs merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan tuan rumah, terutama negara sedang berkembang, karena negara yang sedang berkembang dapat menjadikan TRIMs sebagai sarana pembangunan dan menggunakan TRIMs untuk meminimalkan dampak dari penanaman modal asing.
Pada umumnya, kebijakan-kebijakan negara berkembang sangat beragam, mulai dari pembatasan jenis penanaman modal hingga kebijakan yang mempersoalkan isu-isu politis ekonomis dan sosial. Walaupun demikian, tahapan dan jenis kebijakan penanaman modal dibidang industrialisasi telah diperkenalkan klasifikasinya oleh Chen, Edward K.Y, pada tahun 1988, yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Import Substitution 1 (IS 1), Producing consumer goods, using protectionist measures to groom infant industries;
2. Import substitution 2 (IS2), Producing capital goods and consumer durables;
3. Export Orientation 1 (EO1) Producing labor-intensive light manufactured goods;
4. Export Orientation 2 ( EO 2) and Export Orientation 2 Complex (EO2- complex), Producing technology/capital/knowledge-intensive industries, developing services, especially financial, undergoing technological and economic restructuring.

Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menarik dan mengatur para penanam modal, tentu dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah digunakan dan diakui secara umum oleh Negara-negara di dunia.
Menurut Keith S. Rosenn, prinsip-prinsip penanaman modal asing secara umum sangat berkaitan dengan aspek-aspek, seperti :

  1. Aspek yang berkaitan dengan izin masuk para investor dalam melakukan penanaman modal asing;
  2. Aspek yang berkaitan dengan informasi dan pemberitahuan yang fair tentang aturan main dalam melakukan penanaman modal;
  3. Aspek yang berkaitan dengan perlakuan terhadap penanam modal asing;
  4. Aspek yang berkaitan dengan konsesi ataukemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan oleh para investor;
  5. Aspek yang berkaitan dengan alur dana dan transaksinya;
  6. Aspek yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan pengambilalihan, hak penanam modal (nasionalisasi);
  7. Aspek yang berkaitan dengan cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi.